PEJANGGIK 19 Juni 2025– Pemerintah Desa (Pemdes) Pejanggik berencana menggelar kegiatan jalan sehat pada 21 Juni 2025, yang dijadwalkan akan dihadiri oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM). Kehadiran Menteri tentu disambut baik, namun sayangnya, pelaksanaan kegiatan ini dinilai tidak melalui perencanaan yang matang dan tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat desa. Akibatnya, acara tersebut mendapat penolakan keras dari Forum Mahasiswa Pejanggik dan para pemuda desa.
Ilmiatus Sholihah, selaku Ketua Forum Mahasiswa Pejanggik, dalam Konfrensi Pers pada 19 Juni 2025. menyatakan kekecewaannya terhadap kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses persiapan. Ia menyoroti bahwa konsep acara disusun tanpa transparansi, bahkan kepanitiaan dan pamflet acara sudah jadi secara tiba-tiba. Partisipasi masyarakat seolah hanya dijadikan formalitas dengan janji hadiah dari ribuan kupon undian Jalan Sehat.
Lebih lanjut, pemilihan lokasi acara juga dipertanyakan karena menggunakan lapangan futsal milik pribadi, padahal desa memiliki fasilitas umum seperti Lapangan Inon Kapol, Kawasan Cagar Budaya Bale Beleq, atau halaman kantor desa yang lebih representatif.
Tidak lepas Aspek anggaran juga menjadi sorotan tajam. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, kegiatan ini dinilai tidak mendesak, tidak transparan, dan berpotensi memboroskan dana publik tanpa manfaat nyata bagi warga. Ucap Ketua FMP.
Hamzan Wadi, perwakilan pemuda desa, menilai acara ini dipaksakan di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, kurangnya fasilitas pemuda, infrastruktur yang terbengkalai, dan sistem keamanan yang lemah dan menyebut acara ini tidak memiliki substansi yang jelas.
Wahyu Bardiantoro, juga yang salah satu pemerhati pariwisata dan budaya, menambahkan bahwa rundown acara juga membingungkan. “Peluncuran buku wisata dan penetapan HUT Pejanggik dinilai tidak berdasar karena tidak ada referensi yang valid dan tanpa persetujuan tokoh masyarakat. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini seharusnya tidak dilaksanakan karena tidak mencerminkan kebutuhan prioritas warga, seperti peningkatan keamanan, penerangan jalan, pembinaan pemuda, dan pembangunan infrastruktur.” Tutup wahyu prihatin.
