Pejanggik, Lombok Tengah 28/08/2025 Tradisi sakral “Perang Timbung” yang diwariskan secara turun-temurun dan merupakan ritual tahunan desa Pejanggik, kec Praya Tengah, kab Lombok Tengah yang akan dilaksanakan pada Jumat 29 Agustus 2025, kini berada di tengah pusaran konflik internal yang memanas. Acara tahunan yang seharusnya menjadi ajang persatuan ini justru memicu perpecahan, berawal dari masalah anggaran, kepanitaan, konsep, hingga isu kepemilikan tradisi.
Awalnya, persoalan muncul saat Pemerintah Desa (Pemdes) Pejanggik memutuskan untuk tidak mengalokasikan dana sepeser pun untuk tradisi Perang Timbung tahun ini. Keputusan tersebut berbanding terbalik dengan aanggaran tahun sebelumnya yang lebih dari 80 juta. Alih-alih mengambil tanggung jawab, Pemdes justru mencari “tameng” dengan melibatkan salah satu pemangku adat agar masyarakat tidak menyalahkan mereka.
Namun, puncak dari kegaduhan ini adalah perubahan sepihak pada nama dan rute sakral tradisi. Perang Timbung yang sejatinya memiliki rute dari Bale Beleq menuju Makam Serewa. Prosesi pengiringan air suci yang diiringi secara bersama tiba-tiba dialihkan sepihak, dan yang semula bernama Perang Timbung kini dirubah menjadi Gawe Timbung hal tersebut dinilai sangat riskan menimbulkan konflik horizontal.
Perubahan rute yang dinilai semena-mena ini memicu protes keras dari seorang pemuda. “Tradisi ini berawal dari leluhur kita, jangan jika kita punya uang dan jabatan, maka semena-mena semuanya mau diubah,” ucap Nukman Hadi, menyuarakan kekecewaan atas pergeseran nilai-nilai tradisi adat dan budaya.
Nukman mengungkapkan Tradisi Perang Timbung tersebut bukan sekedar tradisi yang dibuat-buat kemarin sore, serta banyak para mahasiswa yang sudah menjadikan Perang Timbung menjadi Tugas Akhirnya
“Sebelum mereka yang hari ini mau merubah tradisi Perang Timbung ini lahir, tradisi ini sudah ada karena merupakan peninggalan para tetua-tetua dahulu dan perlu juga diketahui Perang Timbung ini sudah diakui skala Nasional, dan banyak sekali para akademisi yang menjadikan tradisi itu jadi tugas akhir mereka, jangan macam-macam nanti kualat sama leluhur” tegas Nukman
Nukman juga berharap konflik yang sedang memanas di desa Pejanggik dapat segera terselesaikan,
“Pemangku kebijakan (Pemdes) harus segera mengatasi Konflik horizontal yang terjadi di desa Pejanggik, apabila tidak bisa menyelesaikan lebih baik mundur dari jabatannya” tutup nukman
