Jakarta — Ribuan guru swasta dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi damai di kawasan pusat ibu kota dengan mengusung tema “Hilangkan Diskriminasi, Samakan Status Guru Swasta dan Negeri.” Aksi ini menjadi simbol perjuangan panjang tenaga pendidik non-negeri untuk memperoleh kesetaraan hak dan kesejahteraan di mata negara,Kamis (30/10/2025).
Dalam orasi yang disampaikan oleh perwakilan organisasi profesi guru swasta, peserta menegaskan perlunya pemerintah menghapus sekat yang selama ini membedakan status antara guru negeri dan guru swasta.
Baca juga: TNI AL Bongkar Pagar Laut, Guru Besar UNJ: Tindakan Tegas Demi Kedaulatan Bangsa
“Kami semua adalah warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa. Tidak seharusnya ada perbedaan perlakuan hanya karena status sekolah. Kami juga membayar pajak, maka sudah sepantasnya pemerintah memperhatikan kesejahteraan kami,” ujar salah satu orator di hadapan ribuan peserta aksi.
Aspirasi Diterima Pemerintah
Aksi besar ini menarik perhatian pemerintah. Perwakilan guru swasta diterima langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Wakil Menteri, sejumlah Direktur Jenderal dari Kementerian Agama, serta Staf Khusus Presiden di lingkungan Istana Negara.
Dalam audiensi tersebut, para pejabat menyampaikan bahwa aspirasi terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sertifikasi, dan inpassing guru swasta akan segera diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menegaskan bahwa tahun 2025 akan menjadi momentum penting dalam pembahasan lintas kementerian untuk mempercepat penyelesaian status P3K bagi guru swasta. Selain itu, proses penerbitan Surat Keputusan (SK) sertifikasi dan inpassing juga akan dipercepat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Janji Pertemuan Khusus dengan Presiden
Pihak Istana juga menjanjikan akan menjadwalkan pertemuan khusus antara Presiden Prabowo dan perwakilan guru swasta setelah Kepala Negara kembali dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Korea Selatan. Undangan resmi disebut akan dikirimkan dalam waktu dekat.
Meski belum sepenuhnya puas, para peserta aksi menilai tanggapan pemerintah sebagai langkah awal yang positif.
“Kami memang kecewa karena Presiden tidak bisa hadir langsung, tapi kami menghargai kesediaan Mensesneg, para Dirjen, dan Stafsus Presiden yang mau mendengar kami,” ujar Musmuliadi, guru madrasah asal Lombok yang turut dalam aksi tersebut.
Perjuangan Belum Usai
Musmuliadi menegaskan bahwa perjuangan guru swasta belum berakhir.
“Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin disetarakan. Kami juga berjuang mendidik generasi bangsa, baik di kota maupun di pelosok. Sudah saatnya pemerintah melihat kami dengan cara yang sama,” katanya tegas.
Aksi damai ini menjadi tonggak sejarah baru bagi perjuangan guru swasta di Indonesia. Para peserta berharap hasil audiensi tersebut tidak berhenti pada janji, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret menuju kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh pendidik di negeri ini.
