Jakarta – Direktur Eksekutif Sentra Ketahanan dan Keadilan (Sekata Institut), Andri Ferdiansyah, menilai pola pergerakan kelompok separatis bersenjata di Papua saat ini menunjukkan tingkat organisasi yang semakin sistematis dan terstruktur. Menurutnya, situasi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Andri menyebut perkembangan situasi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, sebagai salah satu indikator adanya konsolidasi gerakan yang dinilai tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah membangun pola operasi yang lebih terukur.
“Situasi terbaru di Distrik Sugapa menunjukkan adanya pola gerakan yang lebih terorganisir. Ini bukan lagi sekadar pergerakan insidental, tetapi terlihat adanya konsolidasi dan strategi yang berjalan secara sistematis,” ujar Andri Ferdiansyah dalam keterangannya.
Ia menyoroti munculnya dugaan aktivitas propaganda pasca beredarnya video deklarasi kelompok yang dipimpin Danil Aibon Kogoya (DAK) di wilayah Intan Jaya. Menurutnya, propaganda semacam itu dapat menjadi bagian dari strategi psikologis untuk membangun pengaruh di tengah masyarakat.
“Ada pola propaganda, mobilisasi, hingga upaya membentuk opini publik. Hal seperti ini harus dicermati secara serius karena dapat memengaruhi kondisi sosial dan keamanan di masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Andri menilai informasi terkait dugaan pelibatan masyarakat sipil untuk memantau pergerakan aparat keamanan berpotensi memperbesar risiko konflik sosial. Ia menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak seharusnya berada dalam pusaran konflik bersenjata.
“Ketika masyarakat sipil mulai terseret dalam konflik, ancamannya bukan hanya terhadap keamanan, tetapi juga keselamatan warga Papua sendiri. Perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurut Andri, pola persebaran kelompok bersenjata di sejumlah titik wilayah juga menunjukkan adanya strategi penguasaan ruang yang perlu diantisipasi secara serius oleh negara.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penanganan konflik Papua tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan semata. Pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi publik, pembangunan kesejahteraan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Negara harus hadir secara utuh. Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas dan terukur, tetapi perlindungan masyarakat, pembangunan, dan penguatan kesejahteraan juga harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Ia menambahkan, menjaga Papua sebagai bagian dari Indonesia membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa agar stabilitas keamanan tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.
