Manggarai Barat – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, menegaskan bahwa kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta dinamika perekonomian daerah sebagai bahan penguatan kebijakan fiskal nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Wihadi dalam audiensi bersama Gubernur NTT, para bupati dan wali kota se-NTT, perwakilan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (3/7/2026).
Dalam pemaparannya, Wihadi menilai kondisi perekonomian NTT menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 tercatat sebesar 5,14 persen dan meningkat menjadi 5,32 persen secara tahunan pada triwulan I 2026.
Meski demikian, ia menyoroti bahwa struktur ekonomi NTT yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadikan wilayah ini cukup rentan terhadap dampak perubahan iklim dan tantangan ketahanan pangan.
“Karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang adaptif untuk memperkuat daya tahan ekonomi daerah,” ujarnya.
Menurut Wihadi, pemerintah telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan NTT dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, meliputi penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menyoroti percepatan implementasi berbagai program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, digitalisasi pembelajaran, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan program pengentasan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Wihadi menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui alokasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 untuk NTT sebesar Rp29,78 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9,57 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp20,21 triliun.
“Hingga 31 Mei 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3,397 triliun atau 35,50 persen dari pagu, sementara realisasi TKD mencapai Rp9,138 triliun atau 45,23 persen dari pagu,” jelasnya.
Selain alokasi anggaran, pemerintah pusat juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program strategis di NTT. Salah satunya melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah yang mencakup 23 paket pekerjaan sepanjang 98,52 kilometer dengan nilai investasi Rp421,9 miliar.
Wihadi menekankan bahwa penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pertumbuhan daerah.
Menurutnya, efektivitas pemanfaatan TKD dan Dana Desa, perluasan digitalisasi ekonomi, peningkatan akses pembiayaan UMKM, penguatan konektivitas, optimalisasi penerimaan perpajakan, serta pengawasan kepabeanan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.
Ia menyebut Bank Indonesia terus mendorong penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perluasan digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM untuk memperkuat stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa pembangunan daerah difokuskan pada sektor-sektor strategis yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
Fokus tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, pembangunan konektivitas antarwilayah, pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo–Flores, hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah,” ujar Melki.
Banggar DPR RI menegaskan bahwa seluruh aspirasi, data, dan isu strategis yang diperoleh dari kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat guna menyempurnakan kebijakan fiskal nasional serta mendukung percepatan pembangunan di NTT.
