Mataram – Founder Biuus Indonesia, Annas Fitrah Akbar, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) atas terselenggaranya kegiatan Dialog Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat yang digelar di Kota Mataram, Rabu (24/12/2025).
Annas yang hadir sebagai narasumber menilai kegiatan tersebut sebagai wujud perhatian serius pemerintah dalam mendorong kemajuan usaha masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui penguatan aspek pemasaran.
“Ini adalah langkah strategis dan konkret dari pemerintah. Selama ini banyak usaha masyarakat memiliki produk yang baik, tetapi terkendala di pemasaran. Padahal, ujung tombak sebuah usaha bukan hanya produksi, melainkan pemasaran,” ujar Annas.
Menurut Annas, transformasi pemasaran harus diposisikan sebagai agenda kebijakan prioritas. Perubahan pola konsumsi masyarakat, percepatan digitalisasi pasar, serta meningkatnya persaingan produk menuntut pelaku usaha untuk naik kelas melalui strategi branding, perluasan akses pasar, dan pemanfaatan ekosistem digital.
Dialog tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor sebagai narasumber, di antaranya Dr. Abdul Muslim, M.Si, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM. Pada kesempatan yang sama, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penguatan usaha masyarakat.
“Kegiatan ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam setiap upaya untuk mendorong usaha masyarakat semakin maju” ungkap Abdul Muslim saat memberikan sambutan.
Selain itu, turut hadir H. Lalu Mohammad Faozal, S.Sos., M.Si, selaku Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Ahmad Masyhuri, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB.
Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Bappeda Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi, Adhar Malaka selaku Direktur Koperasi Rintam Pangan Makmur, serta Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram.
Diskusi menyoroti pentingnya integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pemasaran usaha masyarakat yang berkelanjutan, berbasis klaster, serta selaras dengan karakteristik dan potensi lokal Provinsi NTB.
Annas menegaskan bahwa dialog semacam ini harus menjadi titik awal lahirnya kebijakan yang lebih terukur dan berdampak langsung bagi pelaku usaha.
“Usaha masyarakat tidak boleh terus berada pada posisi sebagai penonton di pasar. Dengan kebijakan pemasaran yang tepat, mereka bisa menjadi pelaku utama dan pencipta nilai,” tegasnya.
Kegiatan Dialog Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat diharapkan menjadi fondasi penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat yang inklusif dan berkelanjutan.
