Oleh: Dr. Hendrik Arwam
Akademisi Universitas Papua (Unipa) dan Peneliti Senior MPSI
Bangsa-bangsa modern saat ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan masa lalu. Ancaman terhadap negara tidak lagi selalu hadir melalui agresi militer, perebutan wilayah, atau dominasi ekonomi semata. Perubahan zaman telah melahirkan bentuk ancaman baru yang bekerja secara lebih subtil melalui ruang digital, arus informasi global, serta perubahan cara berpikir masyarakat.
Di tengah derasnya globalisasi, salah satu persoalan yang patut menjadi perhatian serius adalah menguatnya fenomena distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang berjalan seiring dengan semakin kaburnya pemahaman sejarah nasional di tengah masyarakat, khususnya generasi muda.
Fenomena ini tampak sederhana, bahkan sering dianggap bagian biasa dari dinamika demokrasi. Namun apabila tidak dipahami secara utuh, distrust yang terus berkembang dapat berubah menjadi krisis sosial yang lebih dalam, yaitu melemahnya ikatan kebangsaan dan lunturnya kepercayaan terhadap identitas nasional itu sendiri.
Distrust dan Demokrasi yang Kehilangan Kepercayaan
Dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah adalah sesuatu yang wajar, bahkan diperlukan. Kritik berfungsi sebagai alat kontrol agar kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun demokrasi akan menghadapi persoalan serius ketika kritik berubah menjadi sinisme tanpa batas.
Hari ini kita menyaksikan berkembangnya budaya yang cenderung mempertanyakan hampir seluruh kebijakan negara secara negatif. Dalam ruang digital, berbagai narasi sering kali dibangun dengan asumsi bahwa pemerintah selalu gagal, institusi publik selalu salah, dan proses pembangunan tidak pernah membawa manfaat nyata.
Kondisi ini pada akhirnya membentuk distrust kolektif, yaitu situasi ketika masyarakat kehilangan keyakinan terhadap institusi negara sebagai pengelola kepentingan bersama.
Padahal, kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang sehat. Francis Fukuyama menyebut kepercayaan sebagai modal sosial yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara produktif dan menjaga stabilitas sosial-politik.
Tanpa kepercayaan, masyarakat cenderung terjebak dalam kultur saling curiga, polarisasi, dan penolakan terhadap berbagai kebijakan publik, bahkan ketika kebijakan tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama.
Dalam jangka panjang, distrust yang tidak terkendali dapat melemahkan legitimasi demokrasi itu sendiri.
Ruang Digital dan Perebutan Narasi Kebenaran
Globalisasi digital telah mengubah lanskap informasi secara fundamental. Negara bukan lagi aktor tunggal dalam memproduksi pengetahuan dan membentuk opini publik.
Media sosial memungkinkan siapa pun menjadi produsen informasi. Sayangnya, demokratisasi informasi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas literasi masyarakat.
Hari ini, fakta harus bersaing dengan opini, penelitian ilmiah harus bertarung dengan teori konspirasi, dan klarifikasi resmi sering kali kalah cepat dibanding narasi sensasional yang viral di media sosial.
Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai post-truth society, yaitu situasi ketika emosi, persepsi, dan preferensi pribadi lebih menentukan keyakinan publik dibanding fakta objektif.
Akibatnya, masyarakat tidak hanya mengalami banjir informasi, tetapi juga kehilangan kemampuan membedakan antara kritik yang sehat, propaganda, disinformasi, dan manipulasi opini.
Dalam konteks inilah distrust berkembang secara cepat, karena masyarakat merasa semakin sulit menentukan siapa yang layak dipercaya.
Pengaburan Sejarah dan Krisis Identitas
Persoalan distrust menjadi semakin kompleks ketika disertai melemahnya pemahaman sejarah nasional.
Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu. Sejarah adalah sumber identitas kolektif bangsa. Melalui sejarah, masyarakat memahami perjalanan perjuangan, nilai kebangsaan, dan alasan mengapa persatuan harus terus dijaga.
Namun di era digital, sejarah semakin sering direduksi menjadi potongan konten pendek, perdebatan viral, atau bahkan dipelintir untuk kepentingan ideologis tertentu.
Tokoh nasional sering kali diposisikan secara simplistis, perjuangan bangsa dipandang sekadar narasi politik, bahkan fakta sejarah kadang diperdebatkan tanpa landasan metodologis yang kuat.
Jika kondisi ini dibiarkan, generasi muda berpotensi tumbuh tanpa memori kolektif yang utuh tentang bangsanya sendiri.
Padahal Ernest Renan pernah menegaskan bahwa bangsa lahir bukan hanya karena kesamaan wilayah, tetapi karena adanya ingatan bersama tentang masa lalu dan tekad untuk melanjutkan kehidupan bersama di masa depan.
Artinya, pengaburan sejarah tidak hanya berdampak pada pengetahuan, tetapi juga pada keberlangsungan identitas nasional.
Menjaga Optimisme Kebangsaan
Indonesia adalah bangsa besar yang dibangun di atas keberagaman budaya, agama, bahasa, dan pengalaman sejarah yang panjang. Dalam situasi global yang terus berubah, menjaga optimisme kebangsaan menjadi sangat penting.
Kritik tentu harus tetap hadir sebagai bagian dari demokrasi. Namun kritik harus dibangun di atas data, verifikasi, dan orientasi perbaikan, bukan sekadar memperbesar rasa pesimis atau membangun ketidakpercayaan yang destruktif.
Demikian pula sejarah harus dipahami secara objektif melalui pendekatan ilmiah, bukan sekadar menjadi arena kontestasi opini yang kehilangan konteks.
Karena itu, penguatan literasi digital dan literasi sejarah harus menjadi agenda bersama. Pendidikan tidak boleh hanya membentuk kecakapan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memilah informasi, serta memahami identitas kebangsaan.
Di saat yang sama, pemerintah juga perlu terus memperkuat transparansi, komunikasi publik, dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat tidak mengalami erosi.
Globalisasi memang membawa perubahan besar. Namun bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang menolak perubahan, melainkan bangsa yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya.
Sebab pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kepercayaan sosial dan memori sejarah yang menjadi perekat persatuan bangsa.
